POJOKSATU.ID - Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 menyatakan ekonomi Jawa Barat akan berada dalam rentang 4,7%-5,5% (yoy) pada 2025 dan semakin kuat pada 2026 dalam rentang 4,9-5,7% (yoy).

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Muslimin Anwar mengatakan, inflasi akan tetap berada dalam rentang sasaran 2,5% +- 1% (yoy) pada kedua tahun tersebut.

"Ekonomi Jawa Barat berada dalam kondisi solid dan resilien dengan pertumbuhan mencapai 5,20% (yoy) pada Triwulan III 2025.

Baca Juga: Ketum PWI: Ekosistem Pers Sehat, Bangsa Kuat

Inflasi terjaga pada level 2,63% (yoy), dan prospek pertumbuhan 2026 diperkuat meskipun menghadapi tantangan global dan domestik," kata Muslimin Anwar.

Sehinga, lanjut Muslimin, dalam menanggapi tantangan terdapat lima pilar strategis Bank Indonesia Jawa Barat ntuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi dan berdaya tahan.

Pertama, penguatan stabilitas harga dan ketahanan pangan dengan mendorong Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagai motor utama Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk menjamin terjaganya 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif), serta akselerasi Swasembada Pangan melalui adopsi teknologi.

Baca Juga: Gagal Jadi PPPK, Kini Terancam PHK! 518 Honorer NTB Hadapi Tahun Baru yang Pahit

Kedua, akselerasi transformasi industri dan akurasi data perdagangan. Hal ini dilakukan BI Jabar dengan memprioritaskan penyelesaian isu struktural data.

Diantaranya, meliputi peningkatan kepatuhan pelaporan industri ke SIINas (untuk menutup kesenjangan 10.000 industri yang belum terdata) dan rekonsiliasi Surat Keterangan Asal (SKA) yang pabriknya berlokasi di Jabar, guna memetakan Global Value Chain lebih akurat, data ekspor lebih valid dan mendorong substitusi impor.

Ketiga, adanya realokasi investasi dan stimulus fiskal pro-pertumbuhan yang memastikan realisasi 104 proyek investasi senilai Rp186,29 triliun yang ditawarkan pada West Java Investment Summit (WJIS).

Baca Juga: Dalam Sebulan Ada 2.805 Barang Pelanggan KAI Tertinggal

Termasuk 68 letter of intent, dengan menyelesaikan isu clean and clear proyek serta harmonisasi berbagai regulasi dan peraturan sehingga kondusif bagi iklim investasi.

"Upaya ini perlu didukung dengan pemberian Insentif Fiskal Daerah terarah (termasuk relaksasi BPHTB, PKB/BBN, dan Pajak Wisata) untuk mendongkrak permintaan domestik khususnya sektor properti, otomotif, dan pariwisata," kata Muslimin.

Keempat, pengembangan sumber petumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dengan mendorong ekosistem ekonomi syariah yang lebih kuat melalui berbagai inisiatif dan pengembangan UMKM naik kelas menuju go digital dan go ekspor.

Baca Juga: Kemensos Perkuat Kolaborasi Dukung Program Sekolah Rakyat dengan PT Pos Indonesia

"Perlunya upaya mengakselerasi Green Economy dengan insentif industri hijau dan pemanfaatan Kendaraan Listrik (EV) perlu terus digaungkan," ucapnya.

Kelima, melakukan optimasi digitalisasi lintas sektor untuk efisiensi.

Hal ini dengan memperluas pemanfaatan digitalisasi oleh UMKM, akselerasi TP2DD untuk peningkatan pendapatan daerah, dan penguatan sistem pembayaran nasional melalui Pekan QRIS Nasional dan perluasan QRIS Antarnegara.

Baca Juga: Revisi UU ASN! Guru Honorer Diutamakan Jadi PPPK Penuh, Status Honorer Dihapus Total Tahun 2026, Ini Penjelasannya

"Berdasarkan strategi lima pilar tersebut, dan sinergi pentahelix yang kuat di Jawa barat maka BI Jabar memproyeksikan pertumbuhan akan terjadi," jelasnya.

Dalam kegiatan serupa, Asisten Daerah Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat, H. Sumasna menyatakan, Pemprov Jabar memiliki komitmen untuk melakukan percepatan integrasi data dan layanan publik, penguatan hilirisasi berbasis keunggulan wilayah, serta sinergi yang diperkuat dalam hal pengembangan ekonomi syariah, penguatan pariwisata, serta percepatan agenda green economy.

Baca Juga: Dua Juta Obat dan Alkes dari Malaysia Tiba di Aceh, Bantuan Medis Raksasa untuk Korban Banjir

Pernyataan tersebut sejalan dengan sambutan dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa stabilitas politik, keamanan, dan tata kelola pemerintahan adalah pondasi utama transformasi.

"Prioritas diarahkan pada pengentasan kemiskinan, peningkatan produktivitas, ketahanan pangan, dan hilirisasi energi sebagai pilar kemandirian ekonomi bangsa," tutupnya. ***