Bebas Dari Lapas Sukamiskin, Mantan Menteri ESDM Jero Wacik Tetap Wajib Lapor 

mantan menteri pariwisata Era SBY, Jero Wacik bebas

POJOKSATU.id, BANDUNG-  Lapas Sukamiskin kembali memberikan angin segar kepada mantan koruptor, setelah sebelumnya sejumlah nama mantan menteri, mantan gubernur dan mantan Bupati serta mantan Jaksa dibebaskan pada hari Selasa 6 September lalu.


Kini giliran mantan menteri pariwisata Era SBY, Jero Wacik bebas dari Lapas yang menjadi tahanan narapidana korupsi tersebut.

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik bebas dari Lapas Sukamiskin Bandung usai memperoleh Cuti Menjelang Bebas (CMB) pada Kamis (8/9) siang.

Kepala Bapas Bandung Bambang Ludiro menyebut Jero Wacik sempat memperoleh remisi dengan total 6 bulan sebelum memperoleh CMB.


“Remisinya itu 6 bulan total ya,” kata dia ketika ditemui di Kantor Bapas Bandung.

Bambang tak menyebut remisi apa saja yang diperoleh Jero Wacik. Akan tetapi, dipastikan remisi yang diterima tersebut terdiri dari remisi umum dan remisi khusus.

BACA : Soal Pembebasan Bersyarat Napi Koruptor, Kriminolog UI : Sudah Sesuai Undang-undang

Meski telah keluar dari lapas, Jero Wacik harus menjalani wajib lapor dan diawasi Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Wajib lapor dijalani Jero Wacik selama 2 bulan. Dia baru akan bebas murni pada 21 November 2022.

“Biasanya kalau narapidana itu menjalani masa pidananya ada hak yang bisa diperoleh seperti remisi umum atau remisi khusus,” ucap dia.

Jero Wacik saat menjabat menteri diduga menggunakan Dana Operasional Menteri (DOM) untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Antara lain untuk pembelian tiket perjalanan keluarga, biaya main golf, hingga pijat dan refleksi.

Atas perbuatannya, Jero Wacik pun dihukum pidana penjara selama 4 tahun oleh PN Jakarta Pusat pada 9 Februari 2016. Hukuman itu sempat dibanding, tetapi putusannya tetap hingga akhirnya diajukan kasasi.

Pada tingkat kasasi, hakim MA Artidjo memperberat hukuman Jero Wacik dari empat tahun penjara menjadi delapan tahun penjara. Jero Wacik dinilai terbukti menggunakan DOM untuk kepentingan pribadi dan menerima gratifikasi ketika menjabat Menteri Kebudayaan dan Pariwisata dan Menteri ESDM.

Jero Wacik yang meyakini tidak bersalah atas penggunaan DOM lantas mengajukan PK. Dia merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara dan Instruksi Presiden pada 19 Juli 2016.

Menurutnya, jika dalam penggunaan DOM terdapat kesalahan administrasi maka menteri tersebut sepatutnya tidak bisa dipidana. Laporan kerugian Badan Pemeriksa Keuangan yang belum diterima sebelum ditetapkan tersangka juga ia masukkan ke dalam permohonan PK.

Namun begitu, Mahkamah Agung (MA) akhirnya memutuskan menolak peninjauan kembali (PK) yang diajukan Jero Wacik. (arif/pojoksatu)