Regulasi Hambat Industri Jasa Ekspedisi

Ilustrasi/foto via JPNN

Ilustrasi/foto via JPNN

POJOKSATU.id, JAKARTA – Regulasi menjadi salah satu kendala utama para pebisnis jasa pengiriman.

Hal ini diungkapkan Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) Jatim Djohan.

Dikatakannya, dirinya sangat mengapresiasi pembangunan beragam infrastruktur di berbagai daerah memang bisa menunjang bisnis jasa pengiriman.

Di Jatim sendiri, disebutkan, ada beberapa ruas tol yang telah diresmikan.

“Adanya tambahan ruas jalan tol baru tersebut bisa memperlancar arus distribusi,” ujar Djohan.

Namun, sejauh ini belum diikuti regulasi yang mendukung. Salah satunya terkait dengan regulated agent di bandara.

Dirinya menuturkan, sejak 2–3 tahun lalu, Bandara Juanda menggunakan regulated agent yang memastikan barang tersebut aman dikirim dengan menggunakan jasa udara.

“Namun, yang terjadi, ada penambahan biaya (untuk pengecekan barang) sehingga menjadi tidak efisien,” ungkap Djohan.

Ditambah lagi tahapan yang berlapis juga membuat proses pengiriman lebih panjang.

“Hingga kini masih menjadi perdebatan. Bukan hanya Asperindo yang menolak, tapi juga perusahaan forwarder,” kata Djohan.

Untuk diketahui, regulated agent diatur oleh Kementerian Perhubungan.

Sementara, Asperindo berada di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Sehingga harus lintas kementerian untuk mendapatkan solusi atas persoalan tersebut.

Selain itu, sejak setahun terakhir, segala bentuk perizinan hingga evaluasi dilakukan secara terpusat. Padahal, dulu cukup ditangani di daerah sesuai skala usahanya.

“Kami tidak lagi di bawah wewenang dinas komunikasi dan informatika pemerintah daerah setempat,” ungkap Djohan.

Akibatnya, keinginan perusahaan jasa pengiriman untuk menekan berbagai kendala di daerah tidak terakomodasi secara maksimal.

“Misalnya, untuk mengurus perizinan, harus ke pusat. Dulu, bila usahanya city courier yang skalanya dalam kota, izin cukup diajukan ke dinas kota/kabupaten setempat,” tutur Djohan.

Belum lagi, tambahan biaya yang dikenakan pada perusahaan jasa pengiriman.

“Kami dikenai biaya kontribusi yang besarannya seperempat persen dari net profit,” kata Djohan.

Menurut dia, berbagai kebijakan yang menghambat tersebut perlu dikaji lagi. Hal ini dilakukan tak lain untuk mendukung perkembangan industri jasa pengiriman ke depan.

(res/c7/fal/pojoksatu)


Feeds

AM Fatwa

Innalillahi! AM Fatwa Tutup Usia

POJOKSATU.id – Indonesia kehilangan putra terbaiknya. Pagi tadi (14/12), Andi Mappetahang Fatwa atau lebih dikenal dengan AM Fatwa meninggal dunia. Pria …