Importir Keluhkan Tarif Kargo Impor LCL yang Tidak Terkendali

ilustrasi

ilustrasi

POJOKSATU.id, JAKARTA – Sampai saat ini, Tarif layanan kargo impor berstatus less than container load (LCL) tak terkendali. Itu akibat tidak adanya kepastian komponen layanan itu, beban biaya tinggi logistik di Pelabuhan Tanjung Priok yang berasal dari layanan LCL impor mencapai puluhan milliar rupiah setiap bulan.

“Ini sudah berlangsung cukup lama. Sebab aturan pedoman tarif sebelumnya sudah kedaluarsa,” jelas Sekjen BPP GINSI, Achmad Ridwan Tento, Kamis 9 Februari 2017.

Menurutnya, pada tahun 2010, tarif layanan kargo impor LCL di Pelabuhan Priok  sudah di atur melalui SK Dirjen Perhubungan Laut No: 42/1/2/DJPL -10 tentang Pedoman Pengawasan dan Pengendalian Pemberlakuan Komponen dan Besaran Tarif Batas Atas kargo impor LCL. Dalam beleid itu ditegaskan, tarif  layanan impor LCL hanya meliputi antara lain, forwarding local charges dan pergudangan.

“Namun karena SK Dirjen Perhubungan Laut  itu sudah kedaluarsa saat ini komponen tarif layanan kargo impor LCL semakin liar. Bahkan importir dipungut antara lain biaya administrasi, agency fee, container freight station (CFS) charges, CAF, devaning, delivery order (D/O), document fee, biaya handling atau cargo shifting dan pecah post umum atas layanan importasi LCL,” pungkasnya.

Itulah yang kemudian dikeluhkan importir di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pasalnya hal itu dianggap memicu biaya tinggi, serta membuat resah. Adapun importasi berstatus LCL kargo yakni kegiatan pemasukan barang impor melalui pelabuhan yang terdiri lebih dari satu pemilik barang yang dimuat dalam satu kontainer.

Bahkan bisa lebih dari lima pemilik barang. Para pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) mendesak Kemenhub melalui Kantor Otoritas Pelabuhan maupun KSOP segera menetapkan komponen tarif layanan kargo impor berstatus LCL.

”Importir di Pelabuhan Utama Indonesia termasuk di Pelabuhan Tanjung Priok harus menanggung beban biaya logistik yang tinggi. Karena tarif layanan importasi LCL masih tak terkendali bahkan liar hingga saat ini,” ujar Sekjen BPP GINSI ini.

Menurutnya, terkait tarif layanan itu, importir harusnya hanya membayar yang ada service-nya saja (no service no pay).  “Seperti cargo shifting, kan gak ada pekerjaannya, tetapi kok kami tetap ditagih biaya itu,” keluh Ridwan.

Karenanya ia berharap ada ketegasan dari  pemerintah dalam hal itu. Yakni untuk segera mengatur komponen tarif layanan impor LCL.”Pada prinsipnya kami, pengguna jasa, siap memberikan masukkan untuk mencari solusi penyelesaian masalah tersebut,” ujar Ridwan. (*/JPG)


Feeds