Ini Hasil Koordinasi KPAI dan KPPPA ke Kemdikbud Terkait Video Viral Siswa Dihajar

POJOKSATU.id –Dari rapat koordinasi antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersama perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) siang tadi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dilahirkan beberapa rekomendasi penting.

Adapun hasil pertemuan tersebut melahirkan enam poin penting. Dimana itu terkait dengan maraknya kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti menyebutkan, poin pertama dari hasil rapat koordinasi itu yakni membahas pencegahan kekerasan di pendidikan dimasa yang akan datang. Kemdikbud menggunakan istilah “Sekolah Aman”, sedangkan Kementerian PPPA menggunakan istilah “Sekolah Ramah Anak (SRA)”. Sinergi pihak terkait akan dikuatkan.

Kedua, pihak Kemdikbud mengusulkan ada grup whatsApp yang anggotanya terdiri dari Kemdikbud, Kementerian PPPA dan KPAI. Tujuan grup tersebut adalah untuk memudahkan koordinasi terkait berbagai pengaduan kekerasan di pendidikan yang diterima KPAI agar segera dapat di selidiki dan ditindak.

“Ketiga, pihak Kemdikbud dan Kementerian PPPA akan berkoordinasi dengan daerah terkait video yang viral yang menurut kabar tidak dilakukan oleh guru tetapi oknum orangtua siswa. KPAI menyayangkan orangtua bisa masuk ke dalam sekolah bahkan kedalam kelas dan memukuli siswa. KPAI mempertanyakan bagaimana “sekolah aman” bagi anak didik. Namun, karena Kemdikbud juga belum tahu kebenaran kejadian dan lokasi kejadian dalam video tersebut, maka masih akan dilakukan penyelidikan dahulu terhadap video tersebut,” urainya.

Dilanjutkannya juga, poin keempat, baik KPAI, Kemdikbud maupun Kementerian PPPA sepakat akan meminta bantuan Kemeninfo untuk bisa melacak lokasi kejadian dalam video tersebut.

Kelima, Kementerian PPPA akan berkoordinasi dengan Dinas PPA Kota Pangkal Pinang, agar anak korban yang mengalami kekerasan dan sudah berdamai tersebut dapat diberikan pemulihan psikologis jika ananda membutuhkannya.

“Keenam, pihak Kemdikbud juga sepakat bahwa kekerasan di pendidikan tidak diperkenankan terjadi meskipun untuk mendisiplinkan siswa. Menurut Dirjen Dikdasmen Kemdikbud, jika ada oknum guru melakukan kekerasan pada anak maka akan diproses sesuai peraturan perundangan yang berlaku, termasuk di cabut tunjangan profesinya,” tutupnya.

(sms/pojoksatu)



loading...

Feedss