Kemendikbud Legalkan Pungutan Uang Pendidikan, Alasannya?

ilustrasi foto -fb jufri mustapa- Luwu Utara

ilustrasi foto -fb jufri mustapa- Luwu Utara

POJOKSATU.id –¬†Pungutan uang pendidikan yang saat ini banyak dilakukan pihak sekolah kerap mendapat penindakan dari Tim Sapu Bersih (Saber). Namun, terkait hal itu, Kemendikbud meminta pihak sekolah untuk tidak khawatir melakukan pungutan uang pendidikan.

Sekretaris Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Thamrin Kasman mengatakan, yang berpotensi melanggar hukum itu adalah pungutan liar (pungli). “Selama bukan liar, sekolah tidak perlu takut memungut uang pendidikan,” katanya di forum Global Educational Supplies & Solutions (GESS) di Jakarta (29/9).

Thamrin menuturkan, Kemendikbud sudah berkoordinasi dengan Tim Saber Pungli tingkat nasional. Hasilnya diputuskan sekolah boleh menerima atau menghimpun sumbangan, bantuan, dan pungutan dana pendidikan. Sebab, sambungnya, sudah ada aturan tentang Komite Sekolah yang diperbolehkan menghimpun dana masyarakat untuk pendidikan.

Menurutnya pungutan yang baik dan resmi itu diputuskan oleh Komite Sekolah. Dalam memutuskannya, Komite Sekolah harus bermusyawarah dengan jajaran sekolah dan wali murid. “Jadi tidak boleh pungutan sekolah ditetapkan seenaknya sendiri. Harus diketahui dan disetujui bersama,” jelasnya.

Untuk itu Thamrin memberikan saran supaya sekolah tertib menyusun rencana anggaran belanja sekolah dalam satu tahun ke depan. Kemudian total pengeluaran dikurangi dengan dana BOS yang diterima sekolah. Baru setelah itu dibahas bersama solusi mengatasi kekurangan anggaran. Komitmen Kemendikbud, jangan sampai pungutan pendidikan dibebankan ke siswa miskin.

Terkait dana BOS dia mengatakan tidak bisa mencover sepenuhnya biaya operasional sekolah. Sehingga untuk mewujudkan mutu layanan pendidikan yang berkualitas, perlu ada dukungan dana pendidikan dari masyarakat. “Prinsipnya transparan, sukarela, dan tidak memberatkan,” pungkasnya.

Pengamat pendidikan Indra Charismiadji menjelaskan memang dana BOS itu sangat kurang. Bahkan ada sekolah yang hanya menggantungkan anggaran dari dana BOS. “Mau tarik uang dari siswa takut. Kepala sekolah cari aman saja,” jelasnya.

Akibatnya banyak kegiatan siswa yang tidak jalan. Misalnya latihan drum band dihentikan. Sebab sekolah tidak bisa mendatangkan pelatih drum band. Selama ini gaji untuk pelatih drum band bukan termasuk komponen yang boleh dibayar dengan dana BOS. “Penguatan peran Komite Sekolah menurut saya penting,” tuturnya.

(wan/jpc/pojoksatu)


Feeds