Menikah dengan Sesama Jenis Kini Legal di Australia

Seorang mengibarkan bendera pelangi lambang LGBT (Foto: Twitter)

Seorang mengibarkan bendera pelangi lambang LGBT (Foto: Twitter)

POJOKSATU.id, CANBERRA – Dewan Perwakilan Rakyat Australia mensahkan RUU pernikahan sesama jenis di Gedung Parlemen di Canberra, Kamis (7/12/2017).

Pernikahan sesama jenis akan menjadi legal di Australia setelah sebagain besar anggota parlemen setuju akan RUU yang dinilai kontroversioal.

Sebagian besar anggota parlemen memilih untuk mengubah Undang-Undang Perkawinan, delapan hari setelah hasil yang sama di Senat.

Pemungutan suara tersebut mendapat sambutan baik langsung di parlemen, diiringi dengan tepuk tangan dan sebuah lagu.

“Betapa hari untuk cinta, untuk kualitas, untuk menghormati, Australia berhasil mewujudukannya,” kata Perdana Menteri Malcolm Turnbull.

Banyak warga Australia yang menginginkan reformasi dan meminta pemerintah melakukan amandemen dalam sebuah jejak pendapat nasional.

Gubernur Jenderal Australia diperkirakan akan menyetujui RUU tersebut dalam beberapa hari mendatang, menandai jalannya yang resmi menjadi undang-undang.

Sebelumnya, banyak pendukung berkumpul di halaman di luar gedung parlemen. Mereka termasuk advokat pernikahan sesama jenis termasuk mantan perenang Olimpiade Ian Thorpe dan komedian lokal Magda Szubanski.

Lebih dari 100 anggota parlemen telah berbicara mengenai undang-undang tersebut setelah diajukan di Dewan Perwakilan Rakyat.

“Ini adalah hubungan khusus antara pria dan wanita untuk tujuan itu, jika Anda sangat beruntung, karena membawa anak-anak ke dunia,” Wakil Perdana Menteri Barnaby Joyce mengatakan pada hari Kamis.

RUU Perkawinan tersebut pertama kali diperkenalkan di Senat pada November, menyusul adanya pendapat nasional yang menunjukkan 61,6% orang Australia menginginkan perubahan.

RUU tersebut mencakup pengecualian untuk selebriti religius terdaftar, yang dapat menolak untuk menikahi pasangan sesama jenis berdasarkan keyakinan mereka.

Beberapa politisi konservatif telah berusaha untuk memberikan pembebasan kepada orang lain, seperti peramal dan bisnis non-religius, namun usulan tersebut gagal.

Lebih dari 12,7 juta orang atau sekitar 79,5% pemilih yang berhak – ikut ambil bagian dalam pemilihan nasional, yang berlangsung selama delapan minggu.

(mia/pojoksatu)


loading...

Feeds