Resmi Tersangka, Bupati Subang Pakai Uang Suap untuk Kampanye dan Sewa Alphard

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan

POJOKSATU.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Bupati Subang Imas Aryumningsih sebagai tersangka usai terjaring dalam OTT, Rabu (14/2) dini hari.

Imas ditangkap terkait suap izin lahan untuk pendirian pabrik di wilayahnya.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan menduga, uang suap tersebut akan digunakan Imas untuk modal kampanyenya dalam Pilkada 2018.

“Sebagian uang yang diterima diduga juga dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye Bupati,” ujar Basaria Pandjaitan dalam konferensi pers, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (14/2).

Profil Bupati Subang Imas Aryumningsih: Awali Karir jadi Pedagang Beras

Selain uang, pihaknya juga menduga ada fasilitas lainnya yang diberikan oleh sang penyuap untuk Imas kampanye.

Salah satu fasilitas yang dijanjikan sang penyuap yaitu berupa pemberian sewa mobil Toyota Alphard untuk kampanye.

“Juga fasilitas berupa pemasangan baliho dan sewa kendaraan (mobi Toyota Alpahard) untuk kebutuhan kampanye,” terangnya.

Bupati Subang Terjaring OTT, Ketua DPP : Cambuk Keras Bagi Golkar

Untuk diketahui, KPK resmi menetapkan Bupati Subang Imas Aryuminingsih sebagai tersangka usai terjaring dalam operasi tangkap tangan.

Selain Imas, lembaga antirasuah itu juga menetapakn status tersangka kepada tiga anak buah Imas.

Yakni Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP Subang, Asep Santika selaku; Miftahudin selaku pihak swasta; dan Data seorang karyawan swasta.

Bupati Subang Terjaring OTT, Gubernur Aher: Tak Akan Selamat Kalau Begitu

Diduga, Imas, Data dan Asep Santika menerima uang suap ‎dari dua perusahaan, yakni PT ASP dan PT PBM senilai Rp1,4 miliar yang diberikan Miftahudin dalam beberapa tahapan.

KPK menduga, Rp1,4 miliar itu adalah fee awal dengan total nilai suap mencapai Rp4,5 miliar.

Sebagai pemberi suap, Miftahudin dijerat Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Bupati Subang Kena OTT, Ratusan Juta Disita, Transaksi Awal Izin Proyek

Sedangkan Imas, Data, dan Asep Santika dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Download aplikasi PojokSatu.id dapat hadiah menarik setiap hari

(ruh/pojoksatu)



loading...

Feedss