IPW Setujui Kritikan Mendagri Terhadap Kapolres yang Menjabat Terlalu Lama, Ini Alasannya..

Ketua Presidium IPW Neta S Pane. Foto jpnn

Ketua Presidium IPW Neta S Pane. Foto jpnn

POJOKSATU.id – Usulan Mendagri agar masa jabatan Kapolres maksimal dua tahun adalah sebuah kritikan tajam dari unsur pemerintah terhadap institusi kepolisian.

Ketua Presidium Ind Police Watch Neta S Pane menilai Polri harus menerima kritikan itu dengan lapang dada dan segera menata serta mengubah pola pengawasan serta evaluasi terhadap para Kapolres.

Sebab dalam kritikan itu ada keluhan bahwa Kapolres yang terlalu lama menjabat cenderung berkolusi dengan berbagai pihak, terutama kepala daerah.

“Usulan Mendagri agar kapolres menjabat tak lama (2 tahun saja) sebenarnya itu yang terjadi selama ini. Dua tahun menjabat sebagai batas maksimal sudah berlangsung selama ini,” kata Neta S Pane dalam rilisnya, Kamis (14/12).

Bahkan kata Neta, ada kapolres yang hanya menjabat 3 bulan atau 6 bulan sudah dimutasi ke jabatan yang lebih empuk lagi.

“Soal masa jabatan itu memang penting. Tapi lebih penting lagi adalah dalam menempatkan seseorang elit Polri harus berdasarkan kualitas, kapasitas dan integritas-nya,” ungkap Neta.

Tak hanya itu, Neta juga mengusulkan, jika Kapolres yang tidak peduli dengan wilayahnya, tidak peduli dengan dinamika masyarakat, tidak inovatif dan tidak profesional harus segera dicopot. Tidak perlu menunggu 2 tahun. Bila perlu hanya 1 bulan jika kapolres tersebut brengsek harus dicopot.

“Kapolri sudah mewanti-wanti, Kapolres yang tidak mampu mengantisipasi kejahatan jalanan dan premanisme di wilayah tugasnya akan dicopot. Ini sebuah peringatan agar Kapolres bekerja secara profesional sebagai pelindung masyarakat,” tegas Neta. (fir/pojoksatu)


Feeds