DPR Sebut Polri Tak Konsisten Gunakan Istilah Terorisme Terhadap Penyanderaan di Timika

Suasana aksi protes di dekat perusahaan tambang Freeport di Timika pada Agustus 2017.

Suasana aksi protes di dekat perusahaan tambang Freeport di Timika pada Agustus 2017.

POJOKSATU,id-Anggota Komisi III DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Polri tidak boleh menerapkan standar ganda dalam kasus-kasus dugaan tindak pidana terorisme.

Sebab, sikap Polri dianggap berbeda dalam dua kasus yang bersamaan yaitu pembakaran Polres Dharmasraya dan penyanderaan di Timika Papua.

“Disatu sisi Polri mudah menyebut pembakaran Polres Dharmasraya Sumatera Barat sebagai aksi terorisme, sementara aksi penyanderaan di Timika Papua sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB),”kata Sufmi dalam rilisnya, Rabu(15/11).

Kader Gerindra Sufmi Dasco Ahmad itu mempertanyakan alasan Standar Operasional Prosedur (SOP) di internal Polri untuk mengklasifikasikan dan membedakan apa itu terorisme dan apa itu KKB.

“Padahal mengacu pada KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang di Papua itu menurut saya memenuhi unsur tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,”tegasnya.

Seharusnya pedoman penyebutan teroris itu sudah pantas dikaitkan kepada penyanderaan di Timika Papua.

Pasalnya, perbedaan penggunaan istilah tersebut sangat sensitif dan bisa menimbulkan masalah baru yakni kesalah-pahaman bahwa Polri bersikap diskriminatif.

“Padahal sangat jelas mereka punya senjata, perbuatan mereka  telah menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang meluas, mereka juga merampas kemerdekaan dan yang terpenting sudah ada korban jiwa,” terangnya.

(fir/ysp/pojoksatu)


Feeds