ITW Gugat Sistem Pembayaran E-Money Tol, Melanggar Undang-undang Mata Uang

Pemerintah berlakukan kebijakan pembayaran nontunai/ilustrasi

Pemerintah berlakukan kebijakan pembayaran nontunai/ilustrasi

POJOKSATU,id-Menyikapi polemik soal e-Toll, Indonesia Traffic Watch (ITW) bakal menggugat penyelenggara jalan tol, jika menolak pembayaran dengan uang tunai dan mewajibkan pembayaran jalan tol dengan sistem e-money.

Menurut Ketua Presidium ITW Edison Siahaan,  mewajibkan e-money adalah bentuk pemaksaan dan sudah melanggar Undang-Undang (UU) No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

“Sistem e-money dapat digunakan, tetapi tidak boleh mewajibkan apalagi menolak apabila pengguna jalan tol melakukan pembayaran dengan uang tunai,” Edison Siahaan, dalam rilinya, Jumat (13/10).

Dirinya menduga, ada tujuan lain pemerintah mewajibkan sistim e-money. Kemungkinan, pemerintah akan menggunakan dana masyarakat yang tersimpan dan jumlahnya cukup besar dalam kartu e-money, ditambah lagi keuntungan dari penjualan kartunya.

“ITW sangat menyesalkan, kalau dugaan itu benar. Sebab, dalam kondisi lalu lintas khususnya kemacetan, masih tega mencari keuntungan dari masyarakat yang sudah susah akibat kemacetan yang sudah menjelang kiamat,” tandasnya.

Kendati e-money memiliki dasar hukum berupa Peraturan Bank Indonesia No 11/12/PBI/2009, lanjut Edison, tetapi baginya hal itu tidak dapat dijadikan sebagai kewajiban pembayaran tol. Karena sistem e-money bukan sebuah kewajiban tetapi sebagai alternatif.

“Pembayaran tunai dengan menggunakan rupiah harus tetap diterima sebagai alat tukar dan pembayaran yang sah sesuai amanat UU,” pinta Edison.

(fir/ysp/Pojoksatu)


Feeds