Anggaran Densus Tipikor Tiga Kali KPK, Fahri Hamzah Nilai Wajar tapi Nyinyirin KPK

Wakil Ketua DPR RI fahri Hamzah. Foto via jpnn.jpg

Wakil Ketua DPR RI fahri Hamzah. Foto via jpnn.jpg

POJOKSATU.id, JAKARTA – Pembentukan Densus Tipikor Polri membutuhkan anggaran yang tak sedikit. Dalam rinciannya, Kapolri Tito Karnavian menyebut angka hingga mencapai Rp2,6 triliun.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menganggapnya sebagai hal yang wajar. Di sisi lain, Fahri tetap nyinyir kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Fahri kemudian membandingkan jumlah pegawai di Densus Tipikor yang jauh lebih banyak ketimbang jumlah pegawai KPK.

Hal itu disampaikan Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/10).

Ini Bocoran Rincian Anggaran, Bentuk dan Cara Kerja Densus Antikorupsi Polri

“Kalau KPK membiayai 1.000 pegawai, kalau Polri 400 ribu pegawainya. Itu jauh banget bedanya,” ucapnya.

Selain itu, lanjutnya, Densus Tipikor Polri akan bertugas di 34 provinsi, 517 kabupaten/kota dan di 6.000 lebih kecamatan.‎

“Ya kan wajar sekali karena 400 ribu pegawai ini akan menjadi konsep Densus Tipikor sampai tingkat kecamatan,” katanya.

Sebelumnya, rincian kebutuhan anggaran Densus Tipikor itu disampaikan Kapolri Tito Karnavian dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan Kapolri Tito Karnavian dan jajaran di gedung parlemen, Jakarta, Kamis (12/10).

Densus Antikorupsi Polri Berani Obok-obok TNI gak? Jangan Penakut seperti KPK

Dalam rinciannya, Tito menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran yang cukup besar itu terbagi ke dalam sejumlah spesifikasi.

Yakni belanja pegawai 3.560 personel mencapai Rp786 miliar. Belanja barang untuk operasional penyelidikan, penyidikan dan lainnya Rp359 miliar.

Sedangkan belanja modal Rp1,55 triliun, termasuk untuk membuat sistem dan kantor, serta pengadaan alat penyelidikan, surveilance dan penyidikan.


Feeds