Pansus Vs KPK, Pengamat: Polri Jangan Turuti DPR RI

Pimpinan KPK dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI. Foto via Jawa Pos

Pimpinan KPK dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI. Foto via Jawa Pos

POJOKSATU.id, JAKARTA – Desakan DPR RI yang meminta Polri ikut membantu Pansus Hak Angket dengan memanggil paksa Komisi Pemberantasan Korupsi menghadiri rapat, adalah salah kaprah.

Sebab, deskaan DPR itu sudah jauh melenceng dan tidak relevan. Apalagi, pemanggilan paksa dimaksud bukan dalam bingkai dan domain penegakan hukum

Ketua Setara Institute Hendardi, menyebut, proses yang terjadi di pansus itu adalah proses politik dan merupakan domain hukum administrasi negara atau tata negara.

“Di mana DPR sedang menjalankan fungsi ketatanegaraannya melakukan pengawasan,” jelasnya, Kamis (12/10).

Politisi Demokrat: KPK Sudah Kehilangan Akal Sehat

Hendardi menjelaskan, pemanggilan paksa itu hanya dibenarkan dalam konteks meminta pertanggungjawaban pidana atas suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Dengan kata lain, penggunaan panggilan paksa hanya relevan dalam konteks penegakan hukum pidana.

“Maka wajar kalau Polri memberikan dukungan penangkapan dan panggilan paksa yang dilakukan oleh KPK karena KPK sedang menjalankan proses dalam sistem peradilan pidana,” tegas Hendardi.

Hendardi menambahkan, ketentuan dalam Pasal 204 UU 17/2014 tentang MD3 adalah cacat materiil karena mengadopsi mekanisme panggilan paksa dalam proses administrasi negara.

Apalagi, tidak ada penjelasan detail mengenai bagaimana dan dalam situasi seperti apa panggilan paksa bisa dijalankan.

Hal ini berbeda dengan mekanisme panggilan paksa dalam konteks peradilan pidana.

“Jadi sebaiknya Polri tidak perlu menjalankan perintah Pasal 204 UU 17/2014 tersebut,” sarannya.


Feeds