Jabar, Provinsi Pertama Teken NPHD Jelang Pilkada 2018

Pemprov Jabar bersama KPU dan Bawaslu Provinsi Jabar Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Ruang Manglayang Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Jumat pagi (28/4/17). (FOTO : Humas Pemprov Jabar)

Pemprov Jabar bersama KPU dan Bawaslu Provinsi Jabar Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Ruang Manglayang Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Jumat pagi (28/4/17). (FOTO : Humas Pemprov Jabar)

POJOKSATU.id, Kota Bandung – Jelang Pilkada Serentak yang akan digelar Juni 2018 mendatang, Pemprov Jawa Barat bersama KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Ruang Manglayang Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Jumat pagi (28/4).

Penandatanganan tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher) bersama Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat dan Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto.

Hal ini sebagai bentuk dukungan pelaksanaan Pilkada 2018 di Jabar, khususnya untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Total hibah yang tertuang dalam NPHD ini adalah Rp 1,687 Triliun. Sebanyak Rp 1,169 Triliun dianggarkan untuk KPU Jabar dan Rp 322 Miliar untuk Bawaslu Jabar.

Anggaran tersebut sudah termasuk dana pengamanan Pilkada yang akan dimulai Agustus 2017. Sementara anggaran berasal dari belanja hibah APBD Jawa Barat TA murni 2017 dan 2018. Meskipun begitu, perjanjian hibah ini dituangkan dalam dua NPHD dengan catatan pada NPHD pertama sisa anggaran akan dicairkan pada TA murni 2018.

“Alhamdulillah NPHD sudah kita tandatangani, pencairan sudah siap dan kemudian tahapan Pilkada sudah siap dimulai, bahkan persiapan menjelang tahapan Pilkada. Tahapan Pilkada di Agustus 2017, tiga bulan sebelum hari H tahapan itu dana sudab siap,” kata Aher usai acara penandatanganan NPHD.

“Tahun sekarang (TA 2017) Rp 400 Miliar untuk KPU dan untuk Bawaslu Rp 197 Miliar. Sisanya berarti Rp 700-an Miliar tahun depan untuk KPU dan Bawaslu,” tambahnya.

Aher meminta agar KPU dan Bawaslu Jabar menggunakan anggaran tersebut dengan sebaik mungkin. Selain itu, tiga bulan setelah pelaksanaan Pilkada, Aher juga meminta sudah ada laporan keuangan masuk kepada Pemprov Jawa Barat sesuai dengan aturan yang berlaku.


Feeds